Usut Penyadapan Ilegal, Bareskrim Polri Jalankan Tahap Penyidikan Beriringan dengan Sidang Kode Etik Profesi

by christine natalia
Bareskrim Polri Kumpulkan Alat Bukti pada Tahap Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut pengembangan kasus penyadapan ilegal secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti. Polri menyampaikan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), bahwa pengembangan kasus tersebut telah masuk tahap penyidikan dan ditangani tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri.

Naiknya status ke penyidikan bukan berarti tindak pidana makar telah terbukti. Penyidikan adalah tahap ketika penyidik mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana, dan hingga kini belum ada tersangka dalam dugaan makar.

Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan status perkara tersebut. “Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” kata Isir di Jakarta.

Bareskrim Dalami Alat Bukti dan Keterlibatan Pihak Lain

Penyidik masih mempelajari barang bukti yang telah disita dan memeriksa saksi-saksi. Setiap langkah penyidikan bertumpu pada pembuktian, bukan pada asumsi.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan hal itu. “Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta.
Polri juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pendalaman itu berjalan berdasarkan alat bukti, dan setiap penetapan tersangka baru hanya akan diumumkan melalui keterangan resmi.

Pendekatan ini menegaskan bahwa Bareskrim bekerja tanpa tebang pilih. Perkara diusut tanpa memandang jabatan atau latar belakang pihak yang diperiksa.

Proses Pidana dan Pengawasan Internal Berjalan Akuntabel

Dalam perkara pokok, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka penyadapan ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU. Perkara tersebut masih dalam penyidikan.

Pada hari yang sama, pengawas internal Polri menggelar sidang kode etik profesi bagi EH secara tertutup. Polri menjadwalkan sidang etik LSP pada pekan depan, sedangkan sidang etik SU belum dapat dijadwalkan karena yang bersangkutan masih dalam perawatan.

Kedua jalur berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Bareskrim menangani penyidikan pidana, sedangkan pengawas internal Polri menegakkan kode etik profesi, sehingga penegakan hukum dan pengawasan internal berjalan beriringan.

Dasar Hukum: Perkara Penyadapan dan Dugaan Makar Dibedakan

Perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar memiliki dasar hukum yang berbeda. Untuk perkara penyadapan ilegal, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun makar diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal yang akan diterapkan dalam dugaan makar bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang terkumpul, karena hingga kini belum ada tersangka.

Sementara itu, penegakan kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status tersangka pun belum berarti seseorang bersalah, karena putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan pengadilan.

Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan perkara ini melalui keterangan resmi Polri dan Bareskrim Polri. Tidak menyebarkan nama pihak yang belum ditetapkan tersangka membantu penyidikan berjalan objektif dan adil, sementara Polri berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan melalui saluran resmi.

Sumber: Detik, Antara, CNN

Related Posts

Leave a Comment