Salingsambung.com – Istana Kepresidenan Filipina, Malacañang, menampik spekulasi mengenai adanya keretakan di tubuh Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) setelah puluhan ribu warga turun ke jalan dalam aksi protes antikorupsi pada Minggu (21/9/2025). Pemerintah menegaskan militer tetap setia kepada konstitusi dan mendukung kepemimpinan nasional.
Demonstrasi besar itu tidak hanya berlangsung di ibu kota Manila, melainkan juga menyebar ke sejumlah kota besar lainnya. Massa menuntut akuntabilitas terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengendalian banjir bernilai triliunan peso. Gelombang protes kemudian dikenal sebagai “Trillion Peso March”.
Juru Bicara Istana Malacañang, Claire Castro, menegaskan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. percaya penuh pada integritas jajaran militer. Menurutnya, isu perpecahan hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. “Presiden yakin pada loyalitas personel berseragam. Militer memahami bahwa rakyat bukan menolak kepemimpinan Marcos, melainkan menolak praktik korupsi,” ujarnya dalam wawancara televisi.
Aksi unjuk rasa kemarin diwarnai dengan konsentrasi massa besar di beberapa titik, termasuk White Plains Drive di Quezon City, EDSA People Power Shrine, dan Rizal Park di Manila. Bentrokan sempat pecah ketika pengunjuk rasa berusaha mendekat ke Istana Malacañang. Polisi yang berjaga menghadang pergerakan massa sehingga situasi sempat ricuh.
Tidak hanya warga sipil, sejumlah purnawirawan militer juga terlihat bergabung dalam aksi di depan markas besar AFP di Kota Quezon. Mereka menyuarakan kritik terhadap apa yang disebut sebagai “korupsi sistemik” dalam pemerintahan. Kehadiran kelompok ini menambah bobot politik dari gelombang demonstrasi.
Isu dugaan korupsi pertama kali mencuat ketika Presiden Marcos membahasnya dalam Pidato Kenegaraan pada Juli lalu. Ia memerintahkan investigasi menyeluruh atas dugaan proyek fiktif dan pencairan anggaran yang tidak sesuai aturan. Untuk mempercepat penegakan hukum, pemerintah kemudian membentuk badan independen yang bertugas menelusuri aliran dana tersebut.
Akibat eskalasi situasi di dalam negeri, Presiden Marcos membatalkan rencana keberangkatannya ke New York guna menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini. Keputusan itu diambil demi memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga.
Hingga kini, aksi protes terus menjadi sorotan masyarakat Filipina. Tuntutan utama warga adalah transparansi penggunaan dana publik serta hukuman tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Meski demonstrasi berlangsung dengan jumlah peserta besar, pemerintah menekankan dialog terbuka sebagai jalan untuk mengatasi keresahan publik.
Situasi Filipina masih dinamis seiring dorongan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan penguatan institusi hukum. Sementara itu, peran militer dipandang krusial untuk menjaga keamanan, sekaligus memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan konstitusi.
