JAKARTA — Penyelesaian perizinan rumah ibadah menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan administrasi pemerintah daerah. Pengalaman pembangunan Gereja Masehi Advent di Cililitan, Jakarta Timur, yang proses izinnya berlangsung lebih dari 25 tahun, kembali menyoroti pentingnya kepastian prosedur dan kesetaraan pelayanan bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gereja tersebut pada Minggu, 25 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa persoalan perizinan bangunan telah ditangani sejak 2025 setelah dirinya menerima laporan mengenai proses yang berlarut-larut.
Pramono mengatakan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak seharusnya tertunda ketika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Ia juga meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti permohonan perizinan secara lebih proaktif.
Menurutnya, penyelesaian administrasi perlu berjalan dalam waktu yang wajar. Ia menyebut proses persetujuan yang telah memenuhi ketentuan seharusnya tidak memerlukan penundaan berkepanjangan. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi penting untuk menghindari hambatan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme birokrasi.
Kasus ini memperlihatkan bahwa pelayanan perizinan bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Kepastian waktu, keterbukaan informasi, dan kejelasan tahapan juga menentukan pengalaman masyarakat ketika mengurus kebutuhan administratif. Proses yang panjang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi warga maupun komunitas yang membutuhkan ruang untuk menjalankan kegiatan keagamaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap perlu memastikan setiap permohonan mengikuti peraturan yang berlaku. Pelayanan yang setara bukan berarti mengabaikan persyaratan, melainkan menerapkan ketentuan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, atau kelompok masyarakat.
Pramono menyatakan ingin merangkul seluruh pemeluk agama dan kelompok etnis di Jakarta. Ia meminta jajarannya memberi perhatian khusus terhadap persoalan pembangunan rumah ibadah agar kasus serupa tidak kembali berlarut-larut.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, menyediakan informasi persyaratan secara transparan, serta memastikan pemohon memperoleh kejelasan mengenai status pengajuan mereka. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan sejak awal.
Peresmian Gereja Masehi Advent di Cililitan menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik turut memengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan beragama. Tantangan berikutnya ialah memastikan komitmen penyederhanaan birokrasi diterapkan secara konsisten, sehingga setiap warga memperoleh pelayanan yang adil, terukur, dan sesuai ketentuan.
